.jpeg)
SimpulIndonesia.com_ Pangkalpinang,- Masa jabatan Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.sc sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung bakal berakhir, 12 Mei 2023 mendatang.
Gonjang ganjing seputar siapa bakal penggantinya, kini menjadi Trending Topik pembicaraan di ruang publik baik WA grup (whatsapp) sampai ke media sosial (medsos) lainnya.
Sementara itu, Ridwan Djamaluddin sendiri akan segara pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 24 Maret 2023.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan bahwa masa jabatan penjabat (pj) gubernur maksimal satu tahun, bukan hingga 2024.
Dalam menyikapi hal tersebut, Tito Karnavian meminta Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat menyampaikan tiga nama pejabat untuk diusulkan mengisi kekosongan jabatan Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, paling lambat 9 Maret 2023.
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD Babel kini telah selesai melakukan rapat pimpinan (Rapim) pada Rabu (8/3/2023) lalu dengan agenda membahas usulan nama Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Selama Ridwan Djamaluddin menjabat, anggota DPRD Babel menyoroti sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) yang belum diselesaikan oleh Dirjen Minerba, Kementerian ESDM ini.
Dari putusan itu, setidaknya menyebutkan ada 3 nama pejabat eselon I yang digadangkan sebagai calon Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Ketiga sama-sama memasuki Massa Persiapan Pensiun (MPP).
Sepertinya hasil rapim DPRD Babel sudah final. Mereka adalah 2 nama pejabat dari Pemerintah Pemprov Babel dan 1 orang dari Pemerintah Pusat :
1. Kemas Akhmad Tajuddin, S.H., M.H Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
2. Dr. Drs. NAZIARTO, SH, MH Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Dr. Yan Megawandi, SH, M.Si.Mantan Sekda Babel yang saat ini menjabat fungsional Widyaiswara Utama di Babel dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) Babel.
Menanggapi hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin menyakini calon-calon yang diusulkan adalah sosok yang baik.
"Ini adalah kesempatan baik bagi DPRD Babel untuk memberikan pendapat. Saya lihat pendek sekali waktunya. Seperti waktu saya diusulkan juga prosesnya tidak lama. Tapi saya yakin, bahwasanya calon-calon yang diusulkan pasti yang baik," tutur Ridwan Djamaluddin pada acara DIALOG PUBLIK "CUKUP SUDAH" Sabtu (11/3/2023) lalu.
Ridwan menyebutkan tentang atas kinerjanya yang bisa dinilai oleh masyarakat. Namun dirinya sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk Bangka Belitung selama sekira 10 bulan menjadi Pj Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Saya berpikiran kehidupan harus lebih baik, kalau yang dikerjakan dianggap baik, ya mudah-mudahan ditingkatkan. Bila yang saya kerjakan dianggap kurang baik, mudah-mudahan nanti ke arah lebih baik lagi," tukasnya.
Oleh karena itu, ia berpesan bahwa siapapun yang akan menjabat menjadi Pj Gubernur Babel, agar menjalankan roda pemerintahan sesuai ketentuan.
Karena, Pj ini adalah penugasan atau menjadi utusan pemerintah pusat.Jadi, jalankan roda pemerintahan sesuai ketentuan dan aturan.
Tentunya topik pembicaraan gonjang ganjing siapa pejabat yang layak menjadi sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pengganti Ridwan Djamaluddin sangat menarik bagi masyarakat itu sendiri saling mendukung jagoannya.
Ridwan Djamaluddin sendiri yang merupakan putra daerah kelahiran Mentok Kabupaten Bangka Barat Bangka Barat tidak masuk dalam usulan rapat pimpinan Ketua dan pimpinan Ketua Fraksi DPRD Kepulauan Bangka Belitung.
Pertanyaannya ?Apa ia sudah pasti akan dipensiunkan oleh Presiden ? Ataukah ada yang salah dengan kepimpinan Ridwan Djamaluddin selama dirinya melaksanakan tugas menjabat Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ?Atau barangkali Ridwan tidak bisa diajak bekerjasama (kompromi) untuk sedikit berpihak dengan kepentingan aktifitas tambang timah ilegal yang sudah tertata rapi dalam sistem "Koordinasi" oleh kolektor timah atau cukong timah ilegal ?
Tanpa kita sadari diduga sepertinya bukan rahasia umum lagi sistem "Koordinasi" beraktifitas tambang ilegal di negeri Serumpun Sebalai terus dipelihara dengan baik dan rapi oleh cukong timah bersama oknum APH, yang sudah terlanjur masuk dalam jebakan "Batman" sang Cukong.
Kendati Ridwan Djamaluddin bukanlah orang pilihan yang diusulkan oleh pimpinan Ketua dan Fraksi DPRD Kepulauan Bangka Belitung, namun tampaknya tidak sedikit masyarakat Babel, Tokoh Masyarakat (Tomas) Babel menginginkan Ridwan Djamaluddin dapat ditunjukkan kembali oleh Presiden menjabat sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Melalui jejaring media ini, beberapa tomas Babel menginginkan Ridwan Djamaluddin menjabat sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, lantaran sosoknya saat ini masih dibutuhkan untuk membenahi atau menata kelola penambangan timah menjadi lebih baik, memberi keuntungan dan kepentingan bangsa dan negara. Terbebas dari praktek mafia tambang timah yang di koordinir kolektor atau cukong timah yang nakal.
Karena, sosoknya saat ini dianggap yang berani dan tegas, tidak terkontaminasi dengan jejaring mafia⁷ tambang timah yang dikondisikan oleh kolektor/bos timah ilegal.
Dirinya tidak tersangkut hutang politik, hutang budi dari bos timah, dan apalagi kepentingan syahwat politik untuk suksesi pilgub tahun 2024 nanti.
Ridwan berkerja berdasarkan intruksi Presiden dan Mendagri berpegang teguh dengan aturan hukum/regulasi, sehingga kebijakan yang dilaksanakannya sering kali tidak semua dapat menyenangkan banyak pihak yang berkepentingan, terkhusus kepada kolektor timah ilegal bersama kroninya.
Meskipun DPRD Babel sudah mengusulkan 3 (tiga) nama calon Pj Gubernur Kepulauan Babel tampaknya masih banyak tokoh masyarakat yang bersimpati kepada Ridwan dengan kebijakan yang dilaksanakan.
Berharap melalui media, suara tokoh masyarakat Babel ikut terdengar sampai ke Mendagri dan Presiden Jokowi untuk menjadi pertimbangan yang diusulkan atau ditunjuk menjadi Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Sebut saja, Agus Adaw (68), salah satu tokoh masyarakat Babel dan juga tokoh pejuang terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung justru meminta kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih dan menunjukkan kembali Ridwan Djamaluddin putra daerah kelahiran Mentok ini menjadi Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Menurutnya, Ridwan adalah sosok yang berani dan tegas dalam memutuskan mata rantai dari praktek-praktek "Mafia Timah", dan membenahi tata kelola pertimahan yang selama ini dikuasai para kolektor timah yang nakal dan terlalu nyaman mencari keuntungan yang lebih dengan memanfaatkan masyarakat kecil/tambang sebagai tamengnya.
"Kita tidak boleh memvoniskan Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kep Babel tidak pro rakyat, beliau itu seorang Dirjen Mineral yang tentunya membawa kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat, harus dilihat dari niat baiknya. Saat ini hanya beliau yang berani dan tegas memperbaiki atau menertibkan, memutuskan mata rantai Mafia Timah di Babel," tegas Agus Adaw, Rabu (08/03/2023) lalu.
Ketika disinggung salah satu pembentukan Satgas Timah Ilegal tidak berhasil mengajak para kolektor timah atau bos timah ber sumbangsih untuk membantu negara dalam meningkatkan produksi pasir timah ke PT Timah Tbk, justru menurut sang orator handal ini bahwa Ridwan telah mengajak para pengusaha dan pelaku tambang menuju kebaikan dalam membangun kebersamaan berkontribusi kepada negara dengan cara yang baik dan benar.
"Meskipun terkesan terburu-buru membentuk satgas timah ilegal, namun beliau mempunyai niat baik mengajak para bos timah berkerja dengan baik dan mematuhi aturan hukum, sehingga tidak mengorbankan masyarakat awam/tambang sebagai yang ditumbalkan, itu artinya Ridwan Djamaluddin sudah melakukan pembinaan kepada masyarakat Babel, agar tidak terjerat dengan perbuatan melawan hukum,"ungkap Agus.
Tokoh masyarakat Babel ini, meminta kepada Mendagri dan Presiden RI Jokowi tidak memilih pemimpin yang tidak bernyali dan cerdas dalam menjaga sumber daya alam untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Jangan pilih pemimpin SDM yang bodoh arti Selamat Diri Masing-masing, yang tidak berani mengambil resiko, dan Ridwan Djamaluddin tidak sendirian dalam memperbaiki dan membenahi tata kelola pemerintahan yang berkualitas baik, selain masalah pertambangan timah di Bangka Belitung, saya secara pribadi bersimpati dan mendukung kebijakan beliau,"kata salah satu tokoh Pejuang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sebagai pembuktiannya menukung Ridwan, Agus Adaw telah mengadakan Forum Grup Diskusi (FGD) terkait dengan tema memberantas praktek Mafia Timah di negeri Serumpun Sebalai pada Minggu (11/3/2023) bertempat di Pondok Rumbia Pangkalpinang.
Dukungan senada juga datang dari Ade Kelana (60). Ade Kelana adalah salah satu tokoh masyarakat dari pulau Belitung.
Menurutnya, saat ini masyarakat Babel masih membutuhkan sosok Ridwan Djamaluddin untuk membenahi dan menata kelola pertimahan dengan baik dan benar berdasarkan ketentuan hukum dan membantu mempercepat izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) untuk masyarakat sehingga tambang rakyat tidak lagi dimanfaatkan oleh bos/cukong timah seolah-olah bisa memback up.
"Saat ini figur Pj Gubernur seperti Ridwan masih dibutuhkan, agar tidak ada lagi penambang ilegal yang dibekingi oknum bos timah seolah-olah berpihak dan bisa melindungi masyarakat, namun kenyataannya masyarakat kecil yang ditumbalkan, justru cukongnya yang lolos dari jeratan hukum, maka kita berharap Pj Gubernur segera perjuangkan IUPR untuk masyarakat Babel." Kata Ade Kelana yang juga seirang aktifis LSM di Belitung Timur. (Aimy).
