.jpeg)
Gambar : Nizar Fachry Adam
Simpulindonesia.com__SULTRA,— Nizar Fachry Adam.S.E.M.E Sekretaris Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Sulawesi Tenggara, setelah lahir nya Super 6-2022 yang merupakan perjuangan reformasi Izin Indonesia, dengan di keluarkan Surat perintah pencabutan izin 2038 IUP, Senin (15/05/2023).
Maka pembenahan dan merumusan regulasi perizinan mulai dibenahi oleh pusat.
“Pencabutan izin 2038 ini, juga membenahi sejumlah masalah terkait, monopoli, Izin menyimpang dan sejumlah permasalahan terkait tumpang tindih dan penguasaan lahan,”Kata Nizar Fachry Adam.
Keputusan ini tujuannya adalah kesejahteraan di mana akan di berikan juga kewenangan Sepenuhnya oleh Kelompok Masyarakat, Koperasi, Perumda dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
“Namun, sudah berjalan hampir 2 tahun, ujud komitmen pemerintah dalam hal ini kementerian Investasi yang di pegang oleh pak Bahlil lahadadia belum juga memberikan nilai positif,”Ujarnya.
Di wilayah sultra, sulsel, sulteng dan Malut, setelah terjadi verifikasi IUP, dan pencabutan izin usaha., muncul problem yakni :
1. IUP baru yang bermunculan di wilayah daerah yang telah di cabut oleh kementerian, dan munculan IUP baru di atas IUP yang telah di Cabut.
2. Izin pertambangan Rakyat tidak pernah ada dan Justru di abaikan di wilayah 4 daerah ini.
3. IUP yang tidak di cabut, menjadi IUP koordinasi ilegal Mining di beberapa wilayah.
4. Terjadi conflik of interest terkait penerbitan IUP di dalamnya., Diaman ada dugaan IUP yang hadir dan Lahir merupakan hasil kordinasi di kementerian Perizinan dan Investasi.
“Sudah terjadi regulasi yang banyak mendorong IPR, namun faktanya Izin pertambangan rakyat belum terwujud di wilayah tersebut,”Tutur Nizar.
Menurutnya ketimpangan pembangunan dan konflik intrest oligarki dan masyarakat sangat terasa.
“Ketimpangan pembangunan sangat terasa di wilayah sulawesi, di mana konflik intrest oligarki dan kelompok masyarakat melalui APRI yang begitu besar dan akibatnya ruang kesempatan dalam hak pengelolah sumberdaya alam tidak maksimal dalam pencapaian pemerataan ekonomi,”Imbuh Nizar,”Imbuh Nizar.
Nizar Fachry Adam berjanji akan menyurat kepda presiden agar segera mengambil langlah akselerasi.
“Kami akan menyurat ke presiden untuk segera melakukan lengkah-langkah akselerasi, untuk keberpihakan terhadap penambang rakyat indonesia,”Tutup Nizar Fachry Adam.(Nur).
