.jpeg)
SIMPULINDONESIA.com＿ACEH TENGGARA - Sosialisasi penguatan peran masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia bekerja sama dengan Anggota Komisi IV DPR RI fraksi Partai Golkar, H.M. Salim Fakhry, SE.,M.M.
Acara sosialisasi ini berlangsung di ruang auditorium Kantor DPD II Golkar Aceh Tenggara (Agara), Senin (8/5/2023) pagi.
Terlihat dihadiri oleh Angota Komisi IV DPR RI, H.M. Salim Fakhry, SE.,M.M, Ketua DPRK Aceh Tenggara, Denny Febrian Roza, S.,STP.,M.Si, Kepala dinas perikanan Aceh Tenggara, Firman Desky S.,STP.,M.AP, Ketua Rumah Aspirasi Partai Golkar Aceh Tenggara, Putri Niken Jile Gemiten dan sekitar 106 orang peserta pokmaswas (Kelompok masyarakat pengawas) perwakilan dari beberapa Desa yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara.
Acara ini juga mengundang pemateri dari Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, Teuku Elviratsyah, S.H.,M.M, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, Muzakir, S.Pi.,M.Pi, Kepala Pangkalan PSSKP Lampulo Banda Aceh, Akhmadon, S.Pi.,M.M.
Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP Teuku Elviratsyah dalam kata sambutannya mengatakan peran pokmaswas perikanan merupakan ujung tombak sumber informasi dan mitra pengawas perikanan terhadap pelaporan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan.
"Diadakannya kegiatan ini juga terkait dengan larangan pada kawasan yang tidak bisa meracuni atau mengebom ikan yang hidup di sungai sehingga kawasan tersebut dapat terpelihara pada kelangsungan hidup habitat ikan dan pencemaran pada air sungai yang ada di Aceh Tenggara ini," sebutnya.
Sementara itu H.M. Salim Fakhry berharap, dengan diadakannya sosialiasi ini agar pokmaswas dapat memelihara pada kelangsungan hidup habitat ikan dan pencemaran pada air dan sungai yang ada di Aceh Tenggara yang kita cintai ini.
"Setelah sosialiasi ini saya harap pokmaswas bisa menjalankan perannya di Aceh Tenggara ini," tutur H.M. Salim Fakhry.
Kegiatan tersebut diantaranya penyelenggaraan bimbingan teknis pengawasan, evaluasi pokmaswas, pengembangan alternatif mata pencaharian pada desa pokmaswas, serta membantu pengawas perikanan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pelestarian sumberdaya perikanan dan kepatuhan terhadap peraturan bidang perikanan. (Red)
