.jpeg)
Dalam pertemuan tersebut Komisi II dipimpin oleh Laila Fatihah dan dihadiri oleh polres kota samarinda, pertamina kota samarinda, dinas perdagangan kota samarinda, perumda varian niaga kota samarinda, DPC Hiswana Migas Samarinda, Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Samarinda, staf ahli komisi II.
Dalam rapat tersebut, Komisi II mendapat laporan bahwa Samarinda mendapatkan jatah penurunan LPG dari Direktorat Jenderal Minyak Gas dan Bumi (Ditjen Migas), sebanyak 64.2%. Hal ini pun menuai kritikan tajam dari Marnabas sebagai Kepala dinas perdagangan kota samarinda yang hadir.Dia pun mengakui, selama ini Dinas perdagangan tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan maksimal. Dia mengatakan, hal ini dikarenakan selama pihaknya hendak melakukan sidak di pangkalan, tidak pernah diindahkan. Kami dinas berharap pertamina dapat memberi kekuatan dengan memberikan izinnya .
Tugas pertamina sebagai perwakilan Kaltim, harus bisa memberikan argumen yang pas ke irjen. jangan hanya manut dengan irjen. Kalau manut manut aja bakal besar gesekan di masyarakat, kata Laila
Pengawasan pangkalan juga harus diperhatikan. Pertamina sejauh ini belum baik mengawasi hal tersebut. Ketika mobil sudah loading LPG di pangkalan, eh malah masyarakat ga kebagian semua, untuk mengatasi permainan oknum dalam pendistribusian LPG, Laila menawarkan solusi berupa sistem zonasi. Sistem ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik ilegal dan memastikan distribusi LPG yang adil dan transparan kepada masyarakat.
(F. Gea)
