.jpeg)
Gambar : Warga saat mengikuti rapat dengar pendapat PT Agung Bumi Karsa di ruangan Komisi III DPRD Kota Kendari. (Gambar/Nur).
SimpulIndonesia.com__SULTRA,— Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar Komisi III Kota Kendari bersama masyarakat kelurahan petoaha kecamatan nambo kota kendari, Selasa (27/06/2023).
Rapat Dengar Pendapat (RDP) di laksanakan, di ruang Komisi III DPRD Kota Kendari.
RDP yang dilakukan Komisi III terkait persoalan-persoalan yang ada di PT Agung Bumi Karsa.
Diketahui tuntutan warga adalah untuk bertemu dengan pemilik PT Agung Bumi Karsa.
Sebelumnya jendral lapangan pada aksi tersebut menegaksan bahwa tidak asa negosiasi.
Menurut informasi yang dihimpun tim SimpulIndonesia.com blokade jalan yang dilakukan warga masih berlangsung hingga saat ini.
Menurut Jendral Lapangan Ali Sabarno mengungkapkn bahwa kesimpulan pda Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan bersama Lurah Petoaha dan Camat Nambo serta OPD terkait.
“Jadi kesimpulannya untuk OPD terkait diberikan waktu satu minggu untuk melaporkan hasil pengecekan lapangannya seminggu kedepan ke komisi III DPRD Kota Kendari,”Kata Ali Sabarno.
Selain itu Ali Sabarno menjelaskan bahwa Lurah, Camat serta Kapolsek Abeli untuk melakukan persuratan agar pimpinan atau pun Direktur PT Agung Bumi Karsa untuk bertemu dengan warga.
“Lurah Petoaha, Camat Nambo, Kapolsek Abeli, diminta untuk melakukan persuratan atau komunikasi paling cepat sebentar malam atau paling lama besok untuk mempertemukan warga dengan Direktur atau pemilik PT Agung Bumi Karsa,”Jelas Ali Sabarno.
Ali Sabarno menambahkan bahwa pihaknya akan tetap melakukan blokade jalan hingga tuntutan warga dipenuhi.
“Intinya blokade jalan akan dibuka jika pihak direktur atau pemilik PT Agung Bumi Karsa dalam hal ini saudara Rivan menemui warga dan merealisasikan atau memenuhi apa yang menjadi tuntutan warga,”Tutup Ali Sabarno.(Nur).
