.jpeg)
SIMPULINDONESIA.COM_ BULUKUMBA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bulukumba kembali menjadi sorotan. Kabid Advokasi Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa, Suciawan, mengajukan permintaan kepada Bupati Bulukumba untuk mengevaluasi kinerja Dinas PMD dan APDESI setelah kunjungan kerja yang dianggap tidak produktif (Rabu, 07 Juni 2023).
Sorotan terhadap Dinas PMD dan APDESI Kabupaten Bulukumba timbul setelah kunjungan kerja yang dilakukan oleh APDESI di luar daerah. Suciawan, seorang aktifis muda asli Bulukumba, mengkritik kegiatan tersebut yang dinilai tidak memberikan kontribusi yang produktif.
"Saya merasa kegiatan yang dilakukan oleh APDESI merupakan kegiatan yang tidak produktif. Kunjungan kerja tersebut perlu dipertanyakan mengenai hasil yang diperoleh, jangan sampai kunjungan tersebut hanya menjadi alasan untuk berlibur," ujar Suciawan saat ditemui di salah satu warkop di Kota Bulukumba.
Selain itu, Suciawan juga mengkritik kebijakan Dinas PMD yang tidak memberikan izin kepada pemerintah desa dalam berbagai kegiatan dengan alasan apapun. Menurutnya, jika ada kebutuhan Pemerintah Desa untuk mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) atau mengundang pemateri ke Bulukumba, seharusnya Dinas PMD yang memfasilitasinya.
Hal ini dianggap lebih efektif daripada mengirimkan pemerintah desa yang akan menghabiskan anggaran yang besar. Dana desa seharusnya digunakan untuk pembangunan desa yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Maka dari itu, saya berharap Bapak Bupati Bulukumba dapat mengevaluasi kinerja Kepala Dinas PMD dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Bulukumba," tambah Suciawan.
Permintaan evaluasi ini dilakukan sebagai bagian dari kontrol sosial untuk memastikan penggunaan anggaran dan kegiatan pemerintahan desa yang transparan dan efektif.
Harapannya, dengan evaluasi yang dilakukan oleh Bupati Bulukumba, dapat ditemukan solusi dan perbaikan yang sesuai untuk meningkatkan kinerja Dinas PMD dan APDESI Kabupaten Bulukumba guna mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat desa.
Laporan: Ahmad Robbani
