.jpeg)
 |
| Foto: Ketua FOREDER Aceh Timur, M. Munazir |
Simpulindonesia.com, Aceh Timur - Ketua Foreder Jokowi (Forum Relawan Demokrasi Jokowi) Aceh Timur angkat bicara terkait penunjukan Pj. Bupati Aceh Timur yang baru.
Dilakukannya penunjukan Pj. Bupati Aceh Timur yang baru oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dikarenakan habisnya masa jabatan Ir. Mahyuddin sebagai Pj.Bupati Aceh Timur.
Foreder Jokowi menilai kinerja Mahyuddin selama menjabat sebagai Pj. Bupati selama satu tahun ini dirasakan dalam standar minimal memenuhi ekspektasi publik.
Walau masih juga terasa dan terlihat ada kekurangan disana-sini. Namun itu Foreder Jokowi memberikan apresiasi positif kepada Mahyuddin atas tanggungjawab tugasnya kepada Aceh Timur.
Menghadapi tahun politik, ditandai dengan dimulainya tahapan administrasi baik itu untuk kepentingan pileg maupun pilpres dalam menghadapi pesta demokrasi yang rencananya akan digelar pada Februari 2024 nanti.
Foreder Jokowi merasa memiliki tanggungjawab moral dalam memberikan masukan-masukan positif demi sukses dan lancarnya hajat pesta demokrasi yang akan dilaksanakan dalam bingkai NKRI yang dicintai ini.
Kesuksesan pemilu 2024 mendatang tentu tidak terlepas dari keterlibatan dan kemampuan stakeholder yang ada. Khususnya untuk kabupaten Aceh Timur, penunjukan Pj. Bupatinya diminta untuk memperhatikan aspek profesionalisme, proporsionalisme, kapasitas dan kapabelitas intelektual yang mumpuni.
Karena dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas akan mampu mengatasi masalah-masalah pembangunan ekonomi, sosial budaya masyarakat serta dalam menghadapi tahun politik dengan maksimal.
Sehingga tercapainya sukses pemilu yang lancar tanpa kendala yang berarti, demikian disampaikan oleh Ketua Foreder Jokowi Aceh Timur, M. Munazir kepada media pada Minggu 2 Juli 2023.
"Kami atas nama Foreder Jokowi Aceh Timur meminta kepada bapak Menteri Dalam Negeri agar seyogianya dapat menunjuk Pj. Bupati yang baru, dimana Pj. Bupati yang memimpin Aceh Timur kedepan merupakan orang yang tangguh dengan memiliki pengalaman empiris secara praktis maupun teoritis.
Aceh Timur memiliki persoalan persoalan yang khusus dan spesifik. Sangat berbeda dengan kabupaten lainnya. Akan terasa berat untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut apabila seorang Pj.Bupati tidak memiliki syarat-syarat itu.
Sekali lagi kami minta bapak Menteri untuk dapat mempertimbangkan masukan kami ini.
"Jangan sampai kita memaksakan sesuatu karena pertimbangan diluar itu. Sehingga Aceh Timur lagi-lagi tidak mengalami perubahan yang nyata," katanya.
'"Masyarakat Aceh Timur menginginkan perubahan yang nyata baik dari sisi ekonomi, sosial budaya, hukum dan politik. Hanya seorang pemimpin yang memiliki kemampuan yang mumpuni yang dapat mengakses harapan tersebut," papar M. Munazir. (*)
(Mahyuddin Arzifi).
