.jpeg)
Gambar : Nizar Fachry Adam.,S.E.,M.M,.
SimpulIndonesia.com__SULTRA,— Nizar Fachry Adam.,SE.ME yang tergabung di lembaga Komite Investigasi Negara (KIN), menyampaikan bahwa ekspor ilegal ini merupakan kelebihan, yang telah dibatasi atau telah diberikan kuota oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM, Selasa (01/07/2023).
Dalam keterangan tertulisnya Nizar Fachry Adam membeberkan data yang pihaknya miliki.
“Dari data yang kami peroleh setidaknya kurang lebih 27 IUP-IUPK yang di berikan kewenangan untuk melakukan ekspor dengan total ekspor sebanyak kurang lebih 17 juta ton di tahun 2020,”Bebernya.
Bukan hanya itu Nizar Fachry Adam juga menduga adanya keanehan terkait kuota tersebut.
“Namun dari rilis, di tahun 2021 oleh direktorat Bea Cukai Sulsel dan Sultra, anehnya kuota tersebut di berikan dengan syarat melihat perkembangan kemajuan Smelter yang dilakukan oleh pihak ESDM dan pihak pemilik IUP-IUPK hasil indikasi kemajuan Smelter fiktif dan mangkraknya tahun 2023,”Jelasnya.
Belum rampungnya pembangunan smelter juga menjadi perhatian Nizar Fachry Adam yang karib disapa Nizar.
“Kurang lebih 10 tahun pengajuan pembangunan smelter yang tak kunjung rampung namun, dalam laporan kemajuan rata2 smelter di angka 45%,”Ujarnya.
Nizar juga menduga kuat adanya permufakatan jahat dalam memuluskan indikasi kongkalikong.
“Sehingga kami mengangap ini, ada permuhakatan jahat dan Memuluskan kongkalikong ekspor antara penyelengara negara dan pihak swasta,”Tegas Nizar.
Nizar juga mengatakan adanya indikasi ratusan juta ton keluar tanpa Bea.
“Yang lebih ironi, kurang lebih 123 juta ton itu, tanpa bea keluar yang sesuai dengan tarif dan diindikasi tidak melakukan pembayaran ke negara,”Kata Nizar dalam keterangan tertulisanya kepada Tim SimpulIndonesia.com.
Nizar juga berjanji akan membantu Kementerian Maritim dan Investasi untuk mendorong data yang pihaknya miliki.
“KIN dan LAKI (Laskar Anti Korupsi) siap membantu Kementerian Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan dan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong data yang kami punya,”Tutup Nizar.
Sampai berita ini ditanyakan tim SimpulIndonesia.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.(Nur).
