.jpeg)
simpulindonesia.com_MUSIRAWAS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas menggelar rapat paripurna pada Selasa (5/9/2023) di gedung rapat paripurna. Acara ini merupakan bagian dari agenda tahunan DPRD untuk mendengarkan penyampaian dan penjelasan dari Bupati terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Musi Rawas tahun 2023. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Azandri, Ketua DPRD Kabupaten Musi, dan dihadiri oleh 23 anggota DPRD dari total 40 anggota.
Turut hadir dalam rapat ini adalah Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud, sekretaris DPRD, sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas, serta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan keamanan, termasuk Polres Musi Rawas dan Koramil 0406 Lubuk Linggau.
Ketua DPRD Kabupaten Musi, Azandri, dalam sambutannya membacakan isi dari tiga Raperda Kabupaten Musi Rawas tahun 2023. Ia menjelaskan, “Dalam hal ini, izin kami menyampaikan tiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut: 1) Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2) Raperda tentang Bangunan Gedung, dan 3) Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman tahun 2021-2041.” Selanjutnya, Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud, menjelaskan Raperda yang diajukan. Terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati menjelaskan bahwa jenis pajak dan retribusi yang ada akan ditetapkan dalam satu Perda untuk menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. “Bupati juga menyoroti Raperda tentang Bangunan Gedung yang bertujuan meningkatkan ketertiban, keindahan, pengendalian, dan pembinaan bangunan gedung. Raperda ini berfokus pada kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan kearifan lokal dalam mendesain bangunan gedung yang harmonis dengan lingkungannya,” tambah Bupati.
Selain itu, Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2041 juga menjadi perhatian Bupati. Bupati mengungkapkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perlu disusun untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman,” kata Bupati. Setelah penjelasan tersebut, Bupati Hj Ratna Machmud berharap bahwa DPRD akan membahas dan menyetujui Raperda yang diajukan. Rapat paripurna ini kemudian diikuti oleh rapat internal yang diadakan oleh Ketua DPRD beserta 23 anggota dewan yang hadir di lokasi yang sama. Keputusan terkait Raperda akan menjadi langkah penting dalam pembentukan kebijakan di Kabupaten Musi Rawas untuk beberapa tahun ke depan.**(J4D)
