.jpeg)
(Gambar/Ilustrasi).
SimpulIndonesia.com__SULTRA,— Dewan Pimpinan Cabang Kota Kendari Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKP NASIONAL) dugaan mark up anggaran pekerjaan 7 sumur bor di tujuh titik puskesmas disinyalir dengan nilai 1,2 miliar dan pengadaan mobil ambulance 3 unit disinyalir sebesar 3 miliar menjadi sorotan. Selasa (31/10/2023).
Dengan adanya dugaan mark up anggaran pekerjaan tersebut DPC JPKP nasional kota kendari meminta aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sultra untuk segera memanggil dan memeriksa kepala Dinas kesehatan kota Kendari yang diduga menjadi lumbung korupsi.
Ali sabarno selaku sekretaris umum DPC JPKP Nasional kota Kendari mengatakan terkait dugaan mark up anggaran di tubuh dinas kesehatan kota kendari dapat menjadi pintu masuk bagi APH.
“Dugaan mark up anggaran yang kemudian tidak masuk diakal ini dapat pintu masuk bagi kejaksaan tinggi sultra untuk segera memanggil dan memeriksa kepala dinas kesehatan kota Kendari dan PPK,”Kata Ali Sabarno dalam keterangan tertulisnya.
Ali Sabarno juga menuturkan bahwa Kejati Sultra harus segere menyelidiki dugaan mark up anggaran tersebut.
“Kejaksaan Tinggi Sultra harus menindak tegas dinas kota Kendari berdasarkan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,”Tutur Ali Sabarno.
Bukan hanya itu, Ali Sabarno juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan penyuratan permohonan klarifikasi kepada Dinas Kesehatan Kota Kendari namun tidak mendapat jawaban.
"Kami dari lembaga DPC JPKP nasional kota Kendari sudah mengirimkan surat somasi ke kantor dinas kesehatan kota Kendari di Tgl 24 Oktober tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan surat balasan baik secara tertulis ataupun lisan, sehingga ini menguatkan dugaan kami bahwa didua item pekerjaan tersebut diduga kuat adanya indikasi korupsi,”Ungkap Ali Sabarno.
Senada dengan Ketua DPC JPKP Nasional Kota Kendari Jaya mengatakan bahwa adanya indikasi korupsi di tubuh dinas kesehatan kota Kendari, pihaknya meminta PJ Walikota seger mengevaluasi Kadis Kesehatan Kota Kendari.
“Kami meminta kepada PJ walikota Kendari untuk mengevaluasi kinerja kepala dinas kesehatan kota Kendari yang kami duga menjadi lumbung korupsi,”Kata Jaya.
Dalam waktu dekat ini kata Jaya pihaknya akan mengambil langkah konstitusional seperti aksi demonstrasi dalam waktu dekat ini.
Sampai berita ini ditayangkan Tim Redaksi SimpulIndonesia.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.(Nur).
