.jpeg)
Gambar : Ali Mazi (Kiri) dan Ripaldi Rusdi (Kanan). (Foto/Ist).
SimpulIndonesia.com__SULTRA,— Pernyataan Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi kembali menjadi sorotan. Minggu (26/11/2023).
Dalam beberapa media mengabarkan bahwa mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi pernah mengatakan bahwa, “keberadaan PT. Vale Kita kok yang punya pemilik di situ, (tetapi) kita menjadi penjaga kebun dan penonton”.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) panitia kerja (panja) Vale dengan Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM Serta Tiga Gubernur Sulawesi di DPR RI Jakarta, Kamis (8/9/2022) lalu.
Ketua KNPI Kolaka kembali mengulas apa yang menjadi statment Ali Mazi pada saat menjabat sebagai gubernur sulawesi tenggara.
"Statment Ali Mazi saat masih menjabat sebagai Gubernur masih terekem di memori masyarakat Sultra, juga masih banyak jejak digital dimana beliau dengan lantang menolak keberadaan PT. Vale dengan berbagai pertimbangan salah satunya beliau sampaikan bahwa sejauh ini PT. Vale tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap daerah bahkan kata Ali Mazi kita hanya jadi penjaga kebun dan penonton" Ungkap Ripaldi Rusdi Ketua KNPI Kolaka, Jumat (24/11/2023)
Lanjut Ripaldi Rusdi Alumni Aktifis UHO ini mengatakan, kalau sejauh ini kurang lebih 54 Tahun keberadaan PT. Vale di Sulawesi Tengggara disinyalir tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap daerah untuk apa harus didukung perpanjangan kontrak karyanya menjadi IUPK.
"Saya sependapat dengan beliau Ali Mazi bahwa untuk apa memperpanjang Kontrak Karya PT. Vale menjadi IUPK kalau sejauh ini dia hanya menjadikan masyarakat Sultra Tukang Kebun dan Penonton di Tanahnya Sendiri,”Ungkap Ripaldi Rusdi Bupati Pemuda Kabupaten Kolaka.
Kekhawatiran Ripaldi Rusdi PT Vale diindaksi hanya sibuk membangun citra postif.
“Saya khawatir akhir-akhir ini PT. Vale membangun citra positif ditengah masyarakat sultra khususnya masyarakat Kolaka menjelang berakhirnya Kontrak Karya PT. Vale Tbk,”Terang Ripaldi Rusdi.
Diketahui akhir-akhir ini PT Vale lagi sibuk dengan membangun citra-citra baik ditengah masyarakat.
"Akhir akhir ini PT. Vale gencar gencarnya membangun Citra Positif, Semoga saja itu bukan bagian dari strateginya agar Kontrak Karyanya di perpanjang Menjadi IUPK, Soalnya kami khawatir jangan sampai setelah di perpanjang Vale kembali menjadikan masyarakat Kolaka hanya Sebagai Penjaga Kebun ditanah sendiri,”Tegas Pemuda Kelahiran Kolaka ini.
Diketahui ESDM RI telah memberikan sinyal perpanjangan Kontrak Karya Menjadi IUPK kepada PT. Vale.
"Kami sangat menyesalkan apabila kontrak karya PT. Vale di perpanjang, ESDM RI tidak mempertimbangkan penolakan 3 Gubernur Sulawesi pada saat RDP di DPR RI,”Tutur Ripaldi Rusdi.
Tak hanya itu Ripaldi Rusdi menerangkan, bahwa dirinya sependapat dengan Komisi VII DPR RI bahwa Jika PT Vale Indonesia Tbk hanya melepas divestasi sahamnya 14% dan tidak menjalankan rekomendasi Komisi VII DPR, maka Komisi VII DPR mendesak Kementerian ESDM untuk tidak memperpanjang Izin Penambangan PT Vale Indonesia Tbk mestinya itu harus di pertimbangkan oleh menteri ESDM RI.
Komisi VII DPR RI mensinyalir 20% porsi saham publik PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang ada di Indonesia sebagian besar sebenarnya masih dimiliki investor asing. Waktu itu Bambang Hariyadi mengatakan, saham tersebut ditengarai masih terafiliasi oleh salah satu pemegang saham INCO, yakni Sumitomo Metal Mining (SMM).
Data tersebut diambil dari dari bursa Indonesia hanya memiliki saham kurang lebih 11%. Dari total 20% yang dimiliki PT Vale Tbk, sisanya masih dimiliki asing.
Dari angka tersebut, seolah-olah MIND ID menjadi pemegang terbesar dengan 34% yang ternyata hanya kamuflase. Komisi VII DPR RI ingin menegaskan bahwa upaya akal-akalan yang dilakukan PT Vale Indonesia jangan sampai membuat pemerintah terkecoh.
Berdasarkan laporan bulanan registrasi pemegang efek per Juni 2023, komposisi pemegang saham PT Vale Indonesia sendiri terdiri dari Vale Canada Limited 43,79%, MIND ID 20%, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. 15,03%, serta masyarakat/publik 21,18%, yang terdiri dari pemodal asing 59,47% dan pemodal nasional 40,53%.
Adapun dalam rapat tersebut, anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto berpendapat bahwa penawaran divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk sebanyak 14% ke MIND ID dinilai tidak cukup. Dengan tawaran angka tersebut, MIND ID masih kalah sebagai pemegang kendali.
“Kalau hitung-hitungan, dengan adanya blok voting misalnya, maka Benar yang dikatakan Komisi VII DPR RI bahwa kita akan kalah. Porsi saham Vale 33,9%, Sumitomo 11,53% total 45%. Sementara MIND ID hanya 34% sehingga tidak cukup hanya 14%, bahkan menurut saya baiknya ditolak atau tidak diperpanjang Kontrak Karya PT Vale menjadi IUPK dan diberikan seutuhnya kepada MIND ID / BUMN untuk mengelola kekayaan alam yang di miliki bangsa ini,”Tutup Ripaldi Rusdi yang juga merupakan alumni HMI.
Sampai berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi dari pihak terkait, Tim Redaksi SimpulIndonesia.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.(Nur).
