.jpeg)
SIMPULINDONESIA.com_ ACEH TENGGARA - Kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan tahun anggaran 2024 secara digital untuk Satuan Kerja (Satker) lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kutacane yang memiliki wilayah kerja kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues, di ruang layanan KPPN Kutacane, Selasa (19/12/2023).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA dan Transfer ke Daerah (TKD) yang telah dilakukan oleh Presiden RI pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 lalu di Istana Negara kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga dan Gubernur serta penyerahan DIPA dan TKD yang telah dilakukan oleh Pj Gubernur provinsi Aceh kepada seluruh Bupati/Walikota lingkup provinsi Aceh di kantor Gubernur pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023.
Penyerahan DIPA dan alokasi TKD 2024 secara digital di wilayah kerja KPPN Kutacane dihadiri hampir seluruh Kuasa Pengguna Anggaran mitra kerja KPPN Kutacane dan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues serta pimpinan perbankan yang ada di wilayah kerja KPPN Kutacane.
Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, kepala KPPN Kutacane Deni Haryono menyampaikan, bahwa penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2024 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena tahun ini dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka penyerahan DIPA petikan dan TKD tahun anggaran 2024 dilakukan secara digital.
Penyerahan DIPA secara digital tahun anggaran 2024 merupakan langkah awal dalam pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024 dan sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam pembangunan dan memajukan masyarakat yang ada di wilayah kabupaten/kota, semoga dengan kegiatan ini dapat mengakselerasi pelaksanaan anggaran sejak awal tahun anggaran 2024. Tujuannya tentu agar perekonomian di Aceh Tenggara dan Gayo Lues dapat didorong lebih cepat dengan menggerakkan sektor usaha lebih awal.
"Agar berdampak positif pada terbukanya lapangan kerja lebih banyak, penyelesaian pekerjaan lebih cepat sehingga kemanfaatannya dapat dinikmati lebih cepat oleh masyarakat," kata Deni Haryono.
Dalam acara penyerahan DIPA dan TKD secara digital tahun anggaran 2024 di ruang layanan KPPN Kutacane, hadir juga Plt. Sekretaris Daerah kabupaten Aceh Tenggara, Yusrizal yang mewakili bapak Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tenggara Drs. Syakir, M. Si., yang berhalangan hadir.
Dalam keynote speech-nya, Yusrizal mengatakan mohon agar yang hadir dapat mengambil momentum ini untuk melakukan sinergi, peningkatan kualitas dan akselerasi pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) maupun penyaluran dana TKD tahun anggaran 2024.
TKD memiliki arti penting untuk mengurangi kesenjangan kekurangan kemampuan keuangan antar daerah dan akan menjadi salah satu sumber pendanaan pemerintah daerah untuk memberikan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
"Dana TKD tahun 2024 mempunyai pokok kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal, serta harmonisasi belanja antara pusat dengan daerah, memperkuat kualitas pengelolaan TKD, meningkatkan kemampuan perpajakan daerah, dan mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan," kata Yusrizal.
Beliau juga menyampaikan, bahwa terkait APBN apabila bisa dilaksanakan lebih awal dan cepat diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan perekonomian di suatu daerah seperti di kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues.
APBN diharapkan dapat menggerakkan sektor usaha yang akan berdampak positif pada terbukanya lapangan kerja lebih banyak lagi, dengan penyelesaian program-program pemerintah yang terakselerasi, diharapkan manfaat program atau proyek pemerintah juga dapat dinikmati lebih cepat oleh masyarakat, dengan hadirnya APBN tahun anggaran 2024, diharapkan program penurunan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan kelayakan sanitasi dan penguatan risiko bencana serta program-programnya lainnya seperti pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dilakukan dan dilanjutkan.
Lebih lanjut, APBN dan APBK 2024 nanti dapat memberi manfaat yang semaksimal mungkin untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Aceh Tenggara.
Diharapkan pelaksanaan APBN dari pemerintah pusat dapat disinergikan dengan pelaksanaan APBK, termasuk penggunaan TKD sehingga dapat lebih optimal untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Aceh Tenggara.
"Dalam penyaluran TKD, dana desa dan DAK fisik agar dilakukan percepatan, koordinasi antar unit, bersinergi dengan KPPN, agar penyaluran TKD tidak terjadi hambatan dan terlambat bahkan tidak dapat disalurkan," imbuhnya.
"APBN Tahun Anggaran 2024 yang disalurkan di kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues oleh KPPN Kutacane selain diharapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan dan kesejahteraan di kabupaten masing-masing, diminta agar juga tetap dilakukan dengan cara yang akuntabel dan dijaga good governance-nya," kata Yusrizal.
Dari total belanja negara tahun 2024 yang direncanakan mencapai Rp 3.325,1 triliun, sebesar Rp 2.19 triliun dialokasikan di kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues dalam bentuk belanja K/L sebesar Rp 355,04 miliar dan dana TKD sebesar Rp1.84 triliun.
"Dana TKD di wilayah kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues tahun 2024 meliputi dana bagi hasil, DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dana OTSUS, dan dana desa," pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan press release APBN di wilayah kerja KPPN Kutacane periode sampai dengan bulan November 2023, dimana kinerja realisasi penerimaan negara lingkup kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues sampai dengan 30 November 2023 secara keseluruhan mencapai Rp 87,90 miliar yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 78,97 miliar dan PNBP Rp 8,9 miliar.
Untuk penerimaan perpajakan di kabupaten Aceh Tenggara telah mencapai Rp 45,12 miliar, sedangkan di kabupaten Gayo Lues baru mencapai Rp 33,84 miliar, dari sisi belanja, kinerja realisasi belanja pemerintah pusat belanja K/L dan TKD di wilayah kerja KPPN Kutacane sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp1,94 triliun atau 90,86% dari total pagu sebesar Rp 2.14 triliun.
Realisasi tersebut terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp 321,33 miliar atau 88,06% dan realisasi TKD sebesar Rp 1.62 triliun atau 91,43 %, agar pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024 dapat dilaksanakan dengan transparan, bersih dari KKN, akuntabel dan tidak terjadi pemberian gratifikasi.
Diakhir acara, melakukan penandatanganan pakta integritas antara seluruh KPA, kepala BPKAD, pimpinan perbankan yang hadir dengan kepala KPPN Kutacane serta ditutup dengan acara pemberian apresiasi kepada satker yang berprestasi, pemda dan perbankan mitra kerja KPPN Kutacane.
Sumber: Efrizoni KPPN Kutacane.
(Mahyuddin Arzifi)
