.jpeg)
Simpulindonesia.com__KENDARI,— Protes terhadap putusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Tenggara yang langgar mekanisme Ad Art PO Ketetapan Rapimnas saat pengusungan Calon Walikota Kendari.
Dalam putusannya PPP mengusung Aksan Jaya Putra (AJP) untuk maju di pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari.
Menanggapi putusan ini, sayap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPC PPP Kota Kendari.
Wakil ketua Bidang OKK DPW PPP Sulawesi Tenggara Rahmat Alam, S.ST mengatakan, pihaknya menyayangkan hal tersebut dan parahnya DPW PPP Sultra kantongi sikap otoriter.
“Kami sangat menyayangkan hal tersebut, aksi mereka tidak di terima di sekertariat DPW PPP Sultra, bahkan dikuncikan pagar, ini menunjukan sikap yang tidak sehat atau otoriter dalam berpartai,” Katanya kepada Tim Simpulindonesia.com (7/7/2024).
Kekecewan itu berawal dari rekomendasi PPP, yang tidak memberikan dukungan kepada Abdul Razak, seorang kader internal PPP yang dinilai memiliki kapabilitas dan loyalitas tinggi namun yang diusung menjadi calon Walikota Kendari bukan Rasak tapi kader partai lain yang lahir dari partai Golkar.
Rahmat juga menerangkan bahwa Oknum DPW PPP Sultra melakukan Begal Politik pada Kader PPP, Selain itu dalam proses pengambilan keputusan Ketua DPW PPP Sultra tidak melibatkan DPC Kota Kendari.
"Ini namanya Begal Politik dan keputusan yang mal Administrasi karena tidak melibatkan pengurus yang punya kapasitas di Partai untuk memberikan pendapat dan masukan terkait siapa yg akan di usung di Pilwali Kendari," Tegasnya.
Rahmat mengatakan jika ini tidak di indahkan, jangan salahkan kader PPP Sultra memilih calon Bupati, Walikota, dan Gubernur dari partai lain, contoh burukya dari usulan DPW Sultra yg membegal kader ini akan berdampak negatif jika DPP tidak mengindahkan usulan DPC.
“Saya kepada saudara - saudara kader PPP se - Sultra di Muna raya, Buton raya, Konawe raya maupun Kolaka raya dalam menghadapi momen Pemilihan Bupati atau Walikota dan Gubernur kedepan jangan pilih pemimpin berkarakter ‘Pakulibiri’ cukup kami yang menjadi korbannya jangan daerah kita,” Tutup Rahmat Alam.
Sampai berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi dari pihak terkait, Tim SimpulIndonesia.com masih berupaya melakukan konfirmasi. (Andi/Nur).
