.jpeg)
SimpulIndonesia.com__KENDARI,— Salah satu mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo (UHO), kritiki dugaan keterlambatan pemerintah daerah Muna Barat dalam pembayaran jaminan sosial. Minggu, (13/10/2024).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) lambat melakukan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Pasalnya, Masyarakat Muna Barat tak dapat gunakan kartu BPJS Kesehatannya di beberapa rumah sakit disinyalir iuran BPJS Kesehatan belum terbayarkan.
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas hukum , Universitas Halu Oleo Munawar mengatakan bahwa Pemda lambat membayar iuran BPJS Kesehatan disinyalir hilangnya kepedulian terhadap masyarakat.
“Keterlambatan pemda dalam pembayaran BPJS kesehatan masyarakat merupakan hilangnya kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat. Krisis moral ini dapat mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan masyarakat,”Kata ketua DPM FH UHO.
Ia menerangkan bahwa hal ini sangat di sayangkan, masyarakat tak dapat mendapat akses kesehatan di beberapa rumah sakit.
“Sangat di sayangkan saat ini kartu BPJS kesehatan masyarakat muna barat sementara tidak bisa di gunakan di beberapa rumah sakit di karenakan di duga belum terbayarkan iuran BPJS kesehatan masyarakat,”Terangnya.
Menurutnya, permasalahan tersebut adalah masalah serius dan harusnya tidak dibiarkan berlarut-larut.
“Hal tersebut menjadi masalah serius yang seharusnya tidak bisa di biarkan berlarut-larut, mengingat kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus di penuhi dalam keadaan apapun,”Lanjutnya.
Ketua lembaga internal kampus tingkat fakultas itu menegaskan bahwa atas permasalahan itu pemerintah Muna Barat diduga tidak mampu kelola anggaran.
“Keterlambatan pemda Muna Barat membayar BPJS kesehatan masyarakat selain menghambat akses layanan kesehatan masyarakat juga menggambarkan bahwa pemda kabupaten Muna Barat tidak mampu mengelola anggaran dan keuangan dengan baik,”Tegasnya.
Ia menambahkan bahwa harusnya PJ Bupati Muna Barat perlu melakuakn evaluasi dalam pengelolaan keuangan serta jaminan kesehatan masyarakat.
“PJ bupati Muna barat perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan serta memperkuat komitmen terhadap jaminan kesehatan masyarakat”Tambahnya.
Untuk diketahui, Kritik ini merupakan alarm penting bagi Pemerintah Kabupaten Muna Barat agar segera menyelesaikan tunggakan dan memenuhi kewajibannya agar masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai.
Sampai berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi dari pihak terkait, tim SimpulIndonesia.com masih berupaya melakukan konfirmasi.(Andi/Nur).
