.jpeg)
OPINI
Oleh : Muhamad Zen (Sekretaris Rumah Aspirasi Relawan Kotak Kosong Kota Pangkalpinang)
SIMPULINDONESIA.com_ PANGKALPINANG- Pembentukan Satgas Anti-Politik Uang oleh pendukung Pasangan Calon (Paslon) Tunggal dalam Pilkada Pangkalpinang yang akan di gelar pada tanggal 27 November 2024 mendatang ternyata menuai banyak respons dari masyarakat.
Dimana, Satgas ini diklaim untuk menjaga agar Pilkada berjalan dengan prinsip LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan Bebas dari Politik Uang. Namun, bagi relawan Kotak Kosong, pembentukan satgas ini justru dianggap sebagai “dagelan politik terlucu” dalam sejarah Pilkada di Kota Pangkalpinang. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang motif sebenarnya di balik pembentukan satgas tersebut.
Relawan Kotak Kosong berpendapat bahwa Paslon Tunggal, yang memiliki akses dan dukungan dari berbagai pihak, justru lebih berpotensi melakukan politik uang dibandingkan dengan gerakan moral yang independen dan tanpa sponsor seperti Kotak Kosong. Sebagai gerakan independen, relawan Kotak Kosong hadir untuk menjaga demokrasi dari intimidasi dan manipulasi uang.
Ironisnya, satgas bentukan pendukung Paslon Tunggal ini tampak seperti upaya mengalihkan perhatian publik dari potensi penyalahgunaan kekuasaan serta sumber daya besar yang mereka miliki.
Logikanya, pengawasan terhadap jalannya pilkada yang bersih seharusnya dilakukan oleh pihak independen yang bebas dari konflik kepentingan. Relawan Kotak Kosong, tanpa dukungan finansial dan hanya mengandalkan semangat moral, berkomitmen menjaga integritas demokrasi.
Sebaliknya, satgas yang dibuat oleh Paslon Tunggal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Karena mereka berada di pihak yang memiliki akses langsung terhadap dana dan dukungan. Langkah ini seolah-olah ingin memperlihatkan komitmen anti-politik uang, tetapi bisa jadi lebih sebagai upaya pencitraan atau pengalihan isu dari kepentingan yang lebih besar.
Pembentukan Satgas Anti-Politik Uang ini bisa juga dianggap sebagai respons atas meningkatnya dukungan untuk relawan Kotak Kosong, yang secara moral mengancam monopoli suara Paslon tunggal. Tindakan ini bisa dipandang sebagai strategi pengalihan atau bahkan sebagai indikasi kepanikan, di mana Paslon tunggal berusaha menampilkan citra “Bersih” dari politik uang.
Satgas ini tampak lebih sebagai strategi pencitraan dibandingkan upaya tulus dalam menjaga demokrasi.
Pada akhirnya, masyarakat harus tetap waspada. Proses pemilihan bukan sekadar soal siapa yang menang, tapi juga tentang bagaimana proses itu berlangsung. Demokrasi yang sehat membutuhkan integritas dan kejujuran dari setiap pihak, terutama mereka yang memiliki akses dan pengaruh besar. Inisiatif untuk mengawasi politik uang harusnya datang dari masyarakat independen yang tidak terikat oleh kepentingan politik.
Lebih jauh, relawan Kotak Kosong mengajak masyarakat Pangkalpinang untuk aktif mengawasi jalannya Pilkada. Mari kita sadari bahwa suara kita sangat penting dan harus dijaga dari segala bentuk intimidasi atau politik uang.
Dengan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat mewujudkan Pilkada yang adil tanpa terpengaruh oleh kepentingan segelintir pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya.
Ini bukan sekadar perlawanan terhadap Paslon tunggal, tetapi usaha untuk memberi ruang bagi suara masyarakat yang tak punya akses terhadap kekuasaan dan uang. Jika kita ingin Pilkada menghasilkan pemimpin yang amanah dan sesuai kehendak rakyat, mari kita kawal proses ini dengan hati nurani.
Biarlah suara rakyat yang menjadi penentu pada 27 November 2024 mendatang. Buktikan bahwa kita masyarakat kota Pangkalpinang sebagai pemegang daulat bukan kekuasaan atau uang. (Aimy).
