.jpeg)
SIMPULINDONESIA.com_ BANGKA- Dari kabar yang berkembang bahwa terkait polemik Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka TA 2023 yang mengalami devisut anggaran sejak akhir tahun 2024, konon dijadikan Isu Politik Jelang Pilkada serentak 27 November 3024 di Kabupaten Bangka.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Wilayah Gibran Center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DPW Gibran Center Babel) Erwinsyah menyayangkan kalau hal tersebut sampai terjadi. Karena tidak baik dan tidak etis dalam Pilkada.
"Saya menghimbau kiranya jangan lah dijadikan Isu Politik Jelang Pilkada di Kabupaten Bangka ini," ujar Erwinsyah kepada para awak media.
Erwinsyah juga menyampaikan keprihatinanya terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat Bangka Belitung saat ini, terlebih untuk Kabupaten Bangka sebagai Kabupaten tertua di Babel yang saat ini terpuruk dengan berbagai masalah karena kondisi anggaran daerah yang anjlok.
Oleh karena itu, dirinya mengajak agar sama-sama untuk menjaga kondusifitas menjelang pemilihan kepala daerah dibabel tanggal 27 November 2024 mendatang.
Untuk itu, pentolan GC ini berharap agar kepada calon kepala daerah dalam meyampaikan visi misi dan program kerja yang baik dan salah satunya bisa mengembalikan bahkan menaikan PAD nya.
"Jangan malah menyampaikan sesuatu hal yang negatif dan terkesan menyalahkan apa yang sedang dikerjakan para pejabat daerah yang berusaha memperbaiki kondisi keuangan daerah saat ini. Apalagi hal ini disampaikan kepada masyarakat awam," himbau Erwin yang juga ketua SWI Babel.
Diketahui saat ini Kabupaten Bangka mengalami defisit anggran sejak akhir tahun 2023. Hal ini tentunya masih kita ingat dengan adanya penolakan pengesahan perubahan APBD TA 2023 pada rapat yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka, pada Sabtu, 30 september 2023 lalu.
Dimana waktu itu dibacakan oleh Wakil Ketua I DPRD Bangka, Taufik pada Pandangan Umum Fraksi Gerindra - PAN dikarenakan banyak biaya dari Anggaran Belanja Daerah tidak digunakan kepada hal-hal yang urgent, tidak efisien, efektif dan transparan.
Sehingga, saat itu dari Fraksi Partai Gerindra dan PAN menolak menandatangani rencana APBD perubahan TA 2023 Bangka oleh bupati Mulkan saat itu.
"Saya mewakili pengurus Gibran Center Babel berharap kedepan siapa pun Kandidat terpilih sebagai bupati ataupun gubernur Babel bisa menggali potensi ekonomi daerah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat babel kedepan.
Dengan program dan regulasi yang transparan dan akuntable sehingga juga sejalan dengan Program Organisasi Gibran Center dan mendukung penuh program Pemerintah Pusat yang dipimpin Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka," papar Erwinsyah.
Pada pemberitaan sebelumnya yang dikutip dari pers rilis Pemkab Bangka beberapa waktu lalu, dijelaskan tentang rill Anggaran Pemkab Bangka TA 2023 oleh PJ. Bupati Bangka, M.Haris AR,AP.
Hal ini tentu sangat bermanfaat dalam mendorong era keterbukaan informasi publik terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Beberpa hari yang lalu terinformasikan dalam Media online mengenai kondisi saldo angggaran lebih Pemkab Bangka Tahun Anggaran 2023.
Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kondusifitas daerah pemkab Bangka. Melalui PJ. BUPATI BANGKA berkesempatan untuk menjelaskan kondisi faktual terkait dengan informasi yang beredar tersebut.
“Sisa anggaran lebih Pemkab Bangka Tahun Anggaran 2023 yang lalu benar sebesar Rp. 33,06 milyar dan nominal tersebut sesuai dengan hasil audit BPK.
"Alhamdulillah, kita mendapatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan Keuangan Pemkab Bangka TA. 2023,” Ujar PJ. Bupati M.Harris AR,AP kepada awak media diruang kerjanya Sabtu(19/10/2024).
Bila melihat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Audited Kabupatan Bangka Tahun Anggaran 2023 yang sudah di audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat SILPA sebesar Rp. 33.066.482.061,48 yang merupakan SILPA konsolidasi.
Rincian tersebut terdiri dari :
- Kas di Daerah (Dana Transfer) Rp. 10.783.667.832,28
- Kas di Blud (Bank) Rp. 17.696.384.197,32
- Kas di Bendahara Penerimaan Blud Rp. 44.207.080,00
- Kas di BOS APBN Rp. . 259.283.68,80
- Kas BOK Rp. 4.371.919.726,00
- Kas di Batasi PembangunaannyaRp. 88.980.461,92
"Pemkab Bangka berupaya untuk semaksimal mungkin menyediakan informasi laporan keuangan yang relevan dan andal," tukas M. Haris.
Haris menyebutkan bahwa Opini WTP yang diberikan memastikan bahwa informasi laporan keuangan daerah telah dilakukan secara wajar sesuai dengan standar Akutansi Pemerintah (SAP).
Namun, lanjutnya memang masih terdapat beberapa hal yang mesti ditindaklanjuti. Salah satunya mengenai Defisit Rill Pemkab Bangka sebesar Rp. 38,91 Milyar. Terdiri dari utang akibat tidak tersedianya dana anggaran 2023 sebesar Rp.18,35 Milyar Rupiah. Penggunaan Kas yang dibatasi penggunaanya sebesar Rp. 20,55 milyar.
Hasil pengujian yang dilakukan oleh BPK mengungkapkan bahwa kas yang telah dibatasi penggunaanya sebesar 20,55 milyar rupiah seluruhnya telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024.
"Kemarin, penggunaan kas tersebut digunakan untuk membayar pengeluaran APBD Tahun Anggaran 2023. Karena kas daerah diTriwulan IV tidak tersedia pada saat itu," ujar Harris.
Setelah dikonfirmasi lebih lanjut mengenai hasil audit BPK atas permasalahan ini PJ. Bupati Bangka mengatakan Defisit Rill senilai Rp. 38,91 milyar sesuai Audit BPK membebani tahun anggaran selanjutnya. Menyingkapi kondisi tersebut,Pemkab Bangka telah melakukan berbagai upaya melalui APBD tahun anggaran 2024.
"Mudah-mudahan ditahun 2024 ini hal tersebut tidak terulang kembali. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik dapat terus berjalan secara optimal," Haris berharap.
"Untuk itu, Pemkab Bangka meminta kepada mitra dan seluruh masyarakat agar tetap tenang dan mendukung Pemkab dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Bangka, mengingat tantangan dan hambatan dalam mengelola keuangan daerah ditahun-tahun mendatang semakin kompleks. (Aimy).
