.jpeg)
SIMPULINDONESIA.COM__KENDARI,— Polemik dugaan nepotisme yang diduga melibatkan Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara masih berlanjut. Jumat (21/02/2025).
Baru-baru ini Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Se Sulawesi Tenggara (Koorpus BEM Se Sultra) Ashabul Akram mengungkapkan dugaan nepotisme yang dilakukan Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara.
Setelah mencuatnya dugaan nepotisme tersebut, Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara memberi tanggapan dibeberapa media online.
Tanggapan Sekda tersebut cukup mengejutkan publik, pasalnya ia menganggap apa yang diungkapkan Koorpus BEM Se Sultra atas dasar by request atau pesanan.
Ashabul Akram mengungkapkan bahwa kritik yang pihaknya layangkan merupakan kesadar sebagai mahasiswa.
“Sebagai agen of control, kiritik yang kami bangun adalah bentuk kesadaran kami terhadap praktek KKN yang merugikan negara,”Kata Ashabul Akram dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Tim SIMPULINDONESIA.COM.
Seharusnya kata Ashabul Akram sebagai akademisi, sekda provinsi Sultra menyampaikan secara fakta bukan malah menuduh tanpa dasar.
“Yang seolah menggiring bahwa kritik kami sesuai pesanan,”Tambahnya.
Menurutnya data yang pihaknya beberkan adalah sesuai fakta.
“Olehnya itu, data yang kami paparkan berdasarkan bukti yang kami dapatkan dan itu benar secara fakta melalui investigasi,”Ujar Ashabul Akram.
Ashabul Akram juga menjelaskan bahwa ada dugaan keterlibatan keluarga atau kerabat dekat Sekda Provinsi dalam hasil pengumuman CAT serta TPDH.
“Secara logika, apa yang disampaikan oleh Sekda Sultra perihal yang diloloskan tidak ada kaitan dengan dirinya itu sangat kontras dengan pengumuman hasil CAT dan Wawancara TPDH. Dimana nama-nama yang diluluskan seperti: Indiana yatim, Erni said, Iwan susanto, Mustakim, dan Saindo. Semuanya diduga kuat orang terdekat Sekda Sultra,”Tegas Ashabul Akram.
Sehingga Koorpus BEM Se Sultra bahwa ada dugaan kongkalikong antara Kanwil Kemenag Sultra dan Sekda Sultra yang mengarah pada indikasi praktek KKN.
“Dengan uarain di atas, kami mendesak menteri agama RI segera mengevaluasi kanwil kemenag Sultra dimana dari tahun ke tahun Penyelenggaraan Haji terasa bobrok akibat Tim Pemandu Haji yg diseleksi melalui Kanwil Depag tidak transparan,”Tuturnya.
“Bukan hanya itu saja, orang-orang yg diluluskan tidak memiliki kapasitas untuk memandu haji sesuai dengan Kepdirjen PHU No 378 tahun 2024 tentang pedoman seleksi PHD tahun 1946 Hijria/2025 masehi,”Ujarnya.
Mengenai ibadah haji yang dilaksanakan oleh sekda tahun 2023 dan anaknya 2024, pihaknya juga menduga bahwa biaya yang dipakai beliau dan anaknya adalah anggaran BTT tahun 2023 dan 2024, yang mana BTT tersebut adalah APBN dan bukan milik pribadi, sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018, UU No. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, dan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Maka dari itu, kami menilai bahwa Sekda prov sultra sangat kontroversial karena banyaknya dugaan kasus yang melibatkan dirinya,”Jelasnya.
Seperti kasus temuan BPK perihal ketidakwajaran anggaran makan dan minum di rujab sekda Sultra tahun anggaran 2022 dan 2023.
Selain itu, dalam kasus tersebut kajati Sultra juga mendapat temuan 700jt.
“Anehnya, kajati Sultra malah menghentikan penyelidikan kasus tersebut, karena pihak terlapor sudah melakukan ganti rugi, sementara menurut pasal No 4 UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi, yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tinda pidana korupsi,”Terang Ashabul Akram.
Ashabul Akrma juga menegaskan kasus-kasus yang menyeret nama Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara disinyalir hilang begitu saja.
“Sehingga menimbulkan pertanyaan, siapa sebenarnya Sekda Sultra, mengapa beliau sangat kebal hukum. Kasus-kasus yang melibatkan dirinya dengan sekejap meta hilang begitu saja. Sebagai penutup, hukum di atas segalanya dan saya meminta APH untuk segera menyelidiki Sekda Sultra,”Tutup Ashabul Akram.
Sampai berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi dari pihak terkait, Tim SIMPULINDONESIA.COM masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.(Nur).
