.jpeg)
Acara yang digelar di Warkop Garuda Kota Pangkalpinang, Sabtu (22/2/2025) sempat menjadi sorotan publik dikarenakan membahas dugaan korupsi tata niaga timah yang disebut-sebut mencapai Rp. 271 Triliun.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Dato' Akhmad Elvian (Budayawan), Subri (Ketua Forum BBM), Edi Supriadi (Universitas Pertiba/Sekretaris Forum BBM), Hangga Oktafandany (Praktisi Hukum/Firma Hukum Hangga Off) dan Rikky Fermana (Penanggung Jawab KBO Babel), dengan moderator M. Tanwin.
Diskusi ini menjadi ajang pembuktian bahwa masyarakat Bangka Belitung tidak tinggal diam menghadapi dugaan penjarahan Sumber Daya Alam (SDA) yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Tampak, peserta dengan tegas menolak upaya-upaya yang berusaha membentuk opini bahwa para tersangka korupsi timah adalah “Pahlawan Ekonomi” bagi daerah.
Budayawan Dato' Akhmad Elvian memaparkan sejarah panjang eksploitasi timah di Bangka Belitung yang telah berlangsung sejak abad ke-3 dan semakin sistematis sejak era kolonial Belanda.
Hingga saat ini, industri tambang timah masih dikuasai oleh segelintir elite, termasuk PT Timah dan para pemilik smelter. Mereka yang menikmati keuntungan besar. Sedangkan masyarakat tetap dalam kemiskinan.
"Sejak zaman VOC, Bangka Belitung sudah menjadi lumbung timah dunia, tetapi apakah masyarakatnya sejahtera? Tidak ! Justru rakyat yang menjadi korban. Lahan pertanian hilang, lingkungan rusak, air bersih semakin langka dan ekonomi rakyat makin terpuruk," tukas Dato' Akhmad Elvian.
Menurut Akhmad Elvian, kasus dugaan korupsi Rp. 271 triliun ini adalah puncak dari perampasan sistematis terhadap kekayaan daerah.
Jika hukum tidak ditegakkan dengan tegas, Bangka Belitung hanya akan menjadi saksi bisu kehancuran lingkungan dan penderitaan rakyatnya.
"Jika tidak ada tindakan nyata, Babel hanya akan menjadi saksi eksploitasi tanpa akhir. Meninggalkan kerusakan alam dan kemiskinan bagi generasi mendatang," tukas Akhmad Elvian.
Tanggung Jawab PT Timah dan Smelter : Siapa yang Diuntungkan ?
Praktisi hukum Hangga Oktafandany menyoroti peran PT Timah dan perusahaan smelter dalam eksploitasi timah di Bangka Belitung.
Ia mempertanyakan sejauh mana perusahaan-perusahaan ini benar-benar berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, mengingat besarnya dampak negatif yang ditimbulkan.
"Pangkalpinang mungkin bukan wilayah tambang, tetapi dampak dari aktivitas peleburan timah sangat nyata. Polusi udara meningkat, kesehatan masyarakat terancam, dan infrastruktur yang ada pun tidak kunjung membaik.
Padahal, keuntungan dari sektor ini seharusnya dapat digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
Hangga mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh lagi diam terhadap praktik eksploitasi yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Dirinyac mendesak agar PT Timah dan para pemilik smelter bertanggung jawab atas dampak sosial dan ekonomi yang mereka timbulkan.
"Keuntungan dari sumber daya alam harus transparan dan berkontribusi langsung pada kesejahteraan rakyat. Tidak boleh lagi ada praktik penjarahan yang menguntungkan segelintir pihak. Sementara masyarakat hidup dalam ketidakpastian ekonomi, kesehatan dan pendidikan," tegasnya.
Hentikan Propaganda yang Membela Koruptor
Penanggung jawab KBO Babel, Rikky Fermana, menekankan pentingnya peran media dalam mengawal kasus ini.
Ia mengingatkan bahwa banyak media yang tetap kritis terhadap kasus korupsi tata niaga timah senilai ratusan triliun ini. Namun, ada juga yang mencoba menggiring opini publik untuk membela para tersangka.
"Gerakan masyarakat yang menuntut agar hasil rampasan korupsi dikembalikan ke Bangka Belitung harus terus disuarakan. Jangan sampai opini digiring untuk membela para tersangka sebagai '"Pahlawan Ekonomi". Padahal, mereka adalah penjahat yang merampok kekayaan kita," katanya dengan tegas.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat harus waspada terhadap narasi yang berusaha menggambarkan para pelaku korupsi sebagai tokoh yang berjasa bagi ekonomi daerah.
"Itu sudah tidak benar lagi jika para cukong timah (terdakwa koruptor timah) kita anggap sebagai Pahlawan Ekonomi Bangka Belitung. Narasi-narasi yang dibangun oleh mereka yang mengatasnamakan masyarakat Bangka Belitung itu menyesatkan," tegas Rikky.
Jika mau disebut pahlawan, lanjut Rikky, harus berjuang tanpa pamrih, membangun sekolah, rumah ibadah dan jalan untuk masyarakat. Bukan mengeruk keuntungan untuk diri sendiri.
Diskusi ini menghasilkan kesepakatan bersama bahwa masyarakat Bangka Belitung harus mendesak pemerintah pusat untuk mengembalikan hasil rampasan atau sitaan dari para terdakwa korupsi mafia timah demi kepentingan pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah.
Para peserta juga menyerukan pengawalan ketat terhadap kasus ini, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan dan independen, serta menolak segala bentuk intervensi dari pihak-pihak yang ingin melindungi para tersangka.
"Perjuangan ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan generasi Bangka Belitung. Jangan biarkan kekayaan kita terus mengalir keluar tanpa manfaat nyata bagi rakyat," seru para peserta diskusi.
Momentum untuk Membersihkan Bangka Belitung dari Mafia Timah
Kasus dugaan korupsi timah senilai Rp271 triliun bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata betapa parahnya sistem eksploitasi yang telah berlangsung selama ini.
Masyarakat Bangka Belitung tidak boleh tinggal diam dan membiarkan kekayaan daerah terus dirampas tanpa pertanggungjawaban.
Diskusi publik yang digelar BBM ini menjadi salah satu bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang selama ini terjadi.
Dengan semakin kuatnya desakan dari berbagai elemen masyarakat, diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum benar-benar menjalankan tugasnya dengan independen dan tidak tunduk pada kepentingan oligarki.
Bangka Belitung bukan sekadar penghasil timah bagi dunia, tetapi rumah bagi jutaan masyarakat yang berhak mendapatkan kesejahteraan dari sumber daya alamnya sendiri.
Ini bukan hanya soal keadilan, tetapi soal hak rakyat yang selama ini terabaikan. Saatnya Bangka Belitung bangkit, melawan korupsi, dan memastikan bahwa kekayaan alamnya benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir elite yang haus akan keuntungan. (Aimy)
Sumber : KBO Babel)
