.jpeg)
Kedatangan AMCB yang beralamat di Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang pada Senin (10/1/2025) ini, selain melakukan audiensi juga meminta data kerusakan akibat penambangan timah periode 2015-2022.
Dalam suratnya tertanggal 10 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Ketua Aliansi Kurnia Ramadani S.Si dan Sekretaris Wantoni, SH yang disampaikan kepada BPKHTL XIII sebagai upaya menyikapi kegaduhan yang terjadi di Bangka Belitung akibat dari kontroversi penghitungan kerugian negara atas kerusakan lingkungan dari penambangan timah dalam kegiatan kerjasama antara PT.Timah dan smelter yang bernilai 271 Triliun.
Dimana, pihak AMCB memohon kepada BPKHTL XIII Bangka Belitung menyampaikan data valid berhubungan dengan lingkungan dan kehutanan yang merupakan hasil pelaksanaan tugas BPKHTL XIII masa periode kerja 2015-2022 dan data sebelum kerjasama yaitu tahun 2014 sebagai rona awal kepada publik sebagai data pembanding.
Sebagaimana bunyi Undang-Undang Keterbukaan Publik adakah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan Pihak Berkompeten Wajib menyajikan informasi yang valid.
Sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Planologi Ketuhanan dan Tata Lingkungan yang memiliki tugas melaksanakan Pengukuhan Kawasan Hutan penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, Penyiapan Data Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan, verifikasi data informasi sistem kajian dampak lingkungan dan pengelolaan data informasi sumber daya hutan dan lingkungan.
Ketua Aliansi masyarakat cinta Bangka Belitung Kurniadi Ramadani mengungkapkan, pada kedatangan hari ini adalah audiensi dan menyampaikan surat.
Dalam kesempatan tersebut, menyikapi kegaduhan di Bangka Belitung akibat dari kontroversi penghitungan kerugian negara dari penambangan timah dalam kegiatan kerjasama antara PT.Timah dan smelter yang bernilai 271 Triliun.
“Kedatangan kami dari Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung agar Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) XIII dapat memberikan data yang berhubungan dengan lingkungan dan kebutuhan yang merupakan hasil tugas BPKHTL masa periode kerjasama tahun 2015 – 2022,” tukas Kurniadi kepada awak media.
Kurniadi menegaskan bahwa sebelumnya pada tahun 2014, Rona awal ke publik sebagaimana bunyi undang-undang keterbukaan publik, masyarakat harus mendapatkan informasi dari pihak yang kompeten wajib memberikan informasi yang valid.
Sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jendral Planologi Ketuhanan dan Tata lingkungan, yang memiliki tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah.
Dimana, penyiapan data, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan verifikasi data informasi, sistem kajian dampak lingkungan dan pengelolaan data informasi sumberdaya hutan dan lingkungan.
“AMCB berharap kepada BPKHTL XIII Bangka Belitung untuk memberikan data hasil pelaksanaan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut terutama akibat penambangan di IUP PT.Timah,” ujar Kurniadi penuh harap.
Dengan adanya Informasi dari data yang valid yang dimaksud sangat penting untuk disajikan. Karena kalau tidak, telah terdampak kegaduhan dan kisruh antar kelompok-kelompok masyarakat dari kontroversi 271 T.
“Dengan tidak adanya lagi menggunakan dasar data yang berbeda. Kekisruhan ini segera diakhiri dengan baik akan berdampak pada kondusifitas kegiatan perekonomia di Bangka Belitung. Untuk itu kiranya BPKHTL dapat menindaklanjutinya yang kami sampaikan ini,” pungkasnya. (Aimy).
