Terpantau melalui media ini, Ketua Umum GISK Singgung Mafia Tanah, hingga pelaksanaan eksekusi diduga tidak selalu sejalan pada amar putusan pengadilan.
Andi Riyal, tak lain Ketua Umum Lembaga Gerakan Intelektual Satu Komando GISK, pada rapat internal tersebut, ia menyampaikan secara tegas agar semua kader-kader GISK dapat menjadi garda terdepan di tengah-tengah masyarakat untuk membantu dan melawan ketidakadilan yang terjadi khususnya di Bulukumba.
"Melawan ketidakadilan adalah awal dari sebuah kebijakan. Saya menyaksikan berjalannya proses perdata hingga pelaksanaan eksekusi masih banyak yang saya temukan dilapangan pelaksanaan eksekusi maupun yang belum dilaksanakan eksekusi diduga tidak sejalan pada amar putusan, mulai batas dan luas hingga kedudukan obyek berbeda, ini ibarat kendaraan lain di STNK lain pula kendaraan,"Ujar Riyal
Selain itu, Andi Riyal juga menyinggung putusan perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2021/PN.BLK yang dikuatkan oleh putusan kasasi melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertanggal 21 Pebruari 2024 dengan perkara Nomor 246 K/Pdt/2024, Putusan tersebut menyimpan sebuah kejanggalan lantaran objek yang tertuang dalam amar putusan diduga juga berbeda dengan objek yang akan menjadi target eksekusi.
"Putusan ini kita kawal, saya harapkan semua pengurus GISK turun langsung melakukan pendampingan, serta mendesak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba agar Konstatering harus dilakukan guna memastikan kedudukan objek yang menjadi target eksekusi atau lokasi yang bersertifikat hak milik dengan Nomor 00654,"Tegasnya
Ini menandakan keadilan jauh panggang dari api sehingga membuat hati terbuka untuk melawan ketidakadilan guna terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam rapat internal Ketua Umum GISK juga membidik Bawas Mari, Kapolri dan Presiden Republik Indonesia agar dapat memberikan cahaya Keadilan bagi masyarakat guna memastikan berjalannya proses hukum perdata yang berkeadilan.(*)
